Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewajibkan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Hal ini ditegaskan demi menjaga kelestarian lingkungan.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan di acara Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berkelanjutan agar kekayaan alam Indonesia dapat berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan peradaban di masa depan.
“Kita harus ingat ada generasi berikutnya, sehingga pengelolaan harus baik, dengan lingkungan yang baik, serta proses yang sesuai aturan,” ujar Bahlil.
Bahlil mengingatkan agar pengelolaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyoroti tantangan serius di sektor pertambangan, seperti risiko korupsi, lemahnya transparansi, dan budaya etika yang belum kuat.
Purnomo menilai penguatan tata kelola berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) sangat penting agar industri pertambangan tumbuh produktif dan berintegritas.
MIND ID, sebagai salah satu pemain utama di industri pertambangan nasional, menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pertambangan yang baik.
Holding BUMN ini terus memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta pengelolaan sumber daya manusia di seluruh rantai nilai pertambangan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan, MIND ID telah melaksanakan reklamasi pasca tambang di lahan seluas 7.200 hektare pada tahun 2024, meningkat dari 6.700 hektare pada tahun 2023.
