Fenesia – Dunia internasional bereaksi keras setelah pasukan Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores, Sabtu (3/1/2026). Maduro dan istrinya kini menghadapi tuntutan hukum di New York atas tuduhan terorisme narkoba.
Penangkapan itu terjadi di rumah militer Fort Tiuna. Keduanya kemudian dibawa dengan kapal perang AS ke wilayah utara New York.
Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan penangkapan itu melalui platform media sosial Truth Social, dan memuji pasukan AS serta kebijakan luar negerinya dalam konferensi pers.
Trump mengklaim AS siap memimpin Venezuela hingga transisi yang tepat dapat terjadi, meskipun belum jelas bagaimana ia berencana melakukannya.
Reaksi global terhadap penangkapan ini terpecah. Beberapa negara menyerukan penghormatan terhadap supremasi hukum, sementara yang lain mengecam keras tindakan AS.
Para pemimpin di Amerika Latin memberikan respons beragam. Negara-negara sayap kanan umumnya mendukung, sementara negara-negara sayap kiri mengecam.
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, menyebut tindakan AS sebagai “penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela” dan pelanggaran hukum internasional. Sikap serupa juga diungkapkan oleh pemerintahan Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay.
Sebaliknya, Presiden Argentina, Javier Milei, sekutu sayap kanan Trump, menyatakan dukungannya melalui platform X. Dukungan serupa juga datang dari Presiden Panama, Jose Raul Mulino.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan keterkejutan dan mengutuk keras serangan AS. Mereka menyebut tindakan itu sebagai “perilaku hegemonik” yang melanggar hukum internasional dan mengancam perdamaian di Amerika Latin.
Iran juga mengecam keras serangan militer AS, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Venezuela.
Rusia mendorong pencegahan eskalasi lebih lanjut dan menekankan pentingnya dialog. Mereka juga menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Maduro dan istrinya.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan negaranya tidak terlibat dan akan berbicara dengan Trump untuk mendapatkan informasi lengkap.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah membela transisi damai. Ia menyerukan pengekangan dan menekankan keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela.
Jerman menyatakan “memantau situasi dengan sangat cermat” dan “berkoordinasi erat dengan para mitra kami.”
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan akan memantau situasi dan mengumpulkan informasi tentang warga negaranya di Venezuela.
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, mengatakan operasi AS melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang mendasari hukum internasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Pemerintah Indonesia akan memantau perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya dan menyerukan penyelesaian damai melalui dialog. Indonesia juga menekankan pentingnya menghormati hukum internasional.
