Jakarta – Partai Golkar menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada presiden.
Penegasan ini disampaikan terkait isu ‘tukar guling’ posisi menteri di Kabinet Merah Putih. Golkar meyakini penentuan formasi kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Urusan kabinet kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sarmuji, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Sarmuji menambahkan, partainya akan menerima segala keputusan presiden terkait susunan kabinet. “Beliau mau formasinya seperti apa, orangnya siapa, kita tergantung saja, kita pasrah penuh pada Pak Presiden,” ujarnya.
Dalam reshuffle tersebut, Presiden Prabowo mencopot Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Sebagai gantinya, Prabowo melantik politikus Golkar, Mukhtarudin, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Saat ini, posisi Menpora masih kosong.
Sarmuji yakin Presiden Prabowo akan berkomunikasi dengan Golkar sebagai partai koalisi terkait jatah menteri. “Kita akan menerima keputusan presiden. Karena kami juga yakin presiden akan bijaksana, pasti akan dikomunikasikan ke kita juga,” tuturnya.
Terkait posisi Menpora yang kosong, Sarmuji menyatakan Golkar siap menyiapkan nama jika diminta oleh Presiden Prabowo. “Kalau kita ditanya, kita pasti akan berikan jawaban. Kalau diminta, kita pasti akan berikan yang terbaik,” ungkapnya.
Selain Menpora dan Menteri P2MI, Presiden Prabowo juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Keputusan reshuffle ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden.
