Jakarta – Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, menilai sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program “Xpose Uncensored” oleh Trans7 belum cukup. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan sanksi tersebut tidak sebanding dengan luka yang dirasakan kiai dan santri akibat tayangan stasiun televisi swasta itu.
Program “Xpose Uncensored” yang memperlihatkan narasi satir mengenai hubungan kiai dan santri di lingkungan pesantren ini disiarkan pada 13 Oktober 2025. Menurut Habib, bola kini berada di tangan KPI untuk menindaklanjuti usulan dari pihak yang memprotes tayangan tersebut.
“Kalau misalnya sementara ini hanya sebatas menghentikan program, sangat tidak seimbang dengan rasa sakit kami, rasa kerugian kami,” ucap Habib di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Habib menambahkan, KPI semestinya memberikan catatan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan Trans7. Ia menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Trans7 mendapat sanksi dari KPI. Habib juga mengklaim tayangan itu sudah melanggar undang-undang sekaligus melukai perasaan mayoritas muslim Indonesia.
Ia menyatakan tayangan Trans7 tersebut menampilkan citra kehidupan di pondok pesantren yang keliru. Salah satunya, dia mengklaim, mengenai kiai yang meminta amplop dari para santri.
“Tayangan ini hanya sekadar melihat sesuatu dari luar tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren,” kata Habib. “Tidak ada yang namanya kiai minta amplop, tidak ada yang namanya kiai digaji.”
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan publik melihat pesantren dengan kacamata yang sudah usang. “Orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18,” kata Maman.
Maman menegaskan, ini sudah abad ke-21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi. Ia pun meminta pimpinan stasiun televisi swasta tersebut untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren.
“Sekali-kali para direktur atau pimpinan elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” ucap Maman.
