Banda Aceh – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengoptimalkan keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional di Aceh. Desakan ini muncul setelah para akademisi menilai kondisi di lapangan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang parah, memerlukan respons cepat yang melampaui kapasitas nasional.
Dalam surat terbuka yang dikirimkan ke Presiden, para profesor USK menyoroti urgensi untuk membuka akses dan mempercepat koordinasi logistik bantuan internasional. Mereka bertindak atas nama tanggung jawab moral sebagai akademisi, menegaskan bahwa Aceh sebagai salah satu daerah terdampak terberat kini berada dalam situasi genting.
Pemerintah pusat hingga kini belum mengaktifkan mekanisme penerimaan bantuan internasional, dengan alasan kemampuan nasional masih memadai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kebutuhan bantuan yang sangat besar dan mendesak.
Berbagai tantangan serius menghambat upaya kemanusiaan. Kerusakan infrastruktur transportasi dan jalur distribusi menyebabkan penyaluran bantuan, seperti peralatan medis, pangan, dan perlindungan, tertunda ke daerah-daerah yang paling terdampak. Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik juga mempersulit koordinasi antar-tim penyelamat dan lambatnya verifikasi data korban. Situasi ini diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut, berdasarkan informasi dari BMKG.
Merespons kondisi tersebut, Dewan Profesor USK mengajukan 11 poin rekomendasi strategis kepada Presiden. Rekomendasi-rekomendasi tersebut mencakup percepatan pembukaan jalur akses transportasi utama seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya untuk masuknya bantuan. Selain itu, mereka mendesak penetapan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
Para akademisi juga menyarankan pendirian Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga perwakilan lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan secara efektif. Penyederhanaan prosedur izin dan bea cukai bagi organisasi kemanusiaan internasional, serta aktivasi sistem pelacakan logistik terintegrasi, juga menjadi poin penting.
Prioritas lain yang disorot adalah pemulihan infrastruktur vital seperti listrik dan telekomunikasi, serta percepatan pemulihan akses rute darat yang terputus, terutama ke wilayah terpencil. Ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai, termasuk helikopter dan kendaraan berat, dianggap krusial untuk menjangkau area terisolasi.
Dewan Profesor USK juga mendorong kerja sama teknis dengan mitra internasional untuk dukungan teknologi dan manajemen rantai pasok darurat, serta penegasan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh sendiri telah mengajukan permintaan bantuan internasional kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF. Hal ini mengindikasikan kompleksitas kebutuhan di lapangan yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi untuk menyelamatkan nyawa serta mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
