Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang melakukan evaluasi internal di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kebijakan pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang untuk menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dasco menegaskan, pihak DPR menghormati keputusan Presiden yang merupakan hak prerogatif pemerintah. Meski demikian, DPR menyoroti adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal di lapangan.
“Tetapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini,” tambahnya.
Terkait penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Dasco menilai sosok tersebut memiliki pengalaman lapangan yang mumpuni selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI, Naniek dinilai aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan penertiban terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” jelasnya.
Hasil pemantauan tersebut, lanjut Dasco, telah menjadi pokok pembahasan dalam rapat-rapat di Komisi IX DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, ia memandang keputusan Presiden menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN adalah langkah yang tepat.
“Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI dijadwalkan akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ungkapnya.
Dasco mengakui bahwa selama ini DPR telah memberikan sejumlah evaluasi dan masukan terhadap kinerja BGN. Namun, masukan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.
“Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tuturnya.
Terkait opini publik yang menyoroti bahwa pergantian pimpinan masih berasal dari manajemen yang sama, Dasco memilih untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPR akan tetap konsisten melakukan pengawasan terhadap kinerja pimpinan baru BGN ke depan.
“Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau,” pungkasnya.
