Ecozone

BGN Percepat Penyerapan Anggaran MBG Hingga Akhir Bulan

151
×

BGN Percepat Penyerapan Anggaran MBG Hingga Akhir Bulan

Sebarkan artikel ini
712c7e12f93ab7d6b1dd7dfe2db27a15.jpg
712c7e12f93ab7d6b1dd7dfe2db27a15.jpg

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berpacu dengan waktu untuk menuntaskan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun. Targetnya, seluruh dana dapat terserap habis pada akhir September 2025, menyusul ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik kembali dana yang tidak terpakai. Hingga awal September, serapan anggaran MBG masih jauh dari target, yakni baru mencapai 18,3 persen.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan optimisme pada Rabu, 24 September 2025. “Bismillah, insyaallah nanti akhir bulan ini terserap semua,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan per 8 September 2025 menunjukkan, belanja MBG baru terealisasi Rp 13 triliun dari total pagu Rp 71 triliun. Anggaran ini seharusnya dialokasikan untuk 22,7 juta penerima manfaat dan 7.644 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas memperingatkan akan menarik anggaran kementerian dan lembaga yang tidak terserap, termasuk MBG. “Kalau pada akhir Oktober kami bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kami ambil uangnya. Kami sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Purbaya menambahkan, BGN telah menyetujui pengembalian dana yang tidak terserap. Ia menyebut pendekatan yang digunakan adalah “stick and carrot“, di mana percepatan penyerapan dapat membuka peluang penambahan dana, meskipun perhitungan Kementerian Keuangan mengindikasikan hal itu tidak mungkin terjadi saat ini.

Menariknya, meskipun serapan anggaran saat ini lamban, pagu MBG untuk tahun 2026 justru melonjak drastis. Anggaran program ini meningkat 471 persen, dari Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kenaikan ini dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pada Selasa, 23 September 2025.

Kenaikan signifikan tersebut didasari oleh penetapan program MBG sebagai agenda prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, situs resmi BGN mencatat 9.085 SPPG telah beroperasi hingga saat ini. Nanik S. Deyang menyebut, jumlah SPPG terus bertambah untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG.