Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi kebijakan subsidi energi. Langkah ini dinilai krusial sebagai respons atas ancaman krisis energi akibat konflik yang terus memanas di Timur Tengah.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan secara tepat sasaran kepada 40 persen penduduk berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Kelompok ini umumnya terdiri dari pelaku usaha mikro, nelayan kecil, serta buruh tani.
Menurut Said, terdapat dua syarat utama agar kebijakan ini berjalan
