Caracas – Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Senin, 5 Januari 2026, untuk membahas aksi Amerika Serikat yang menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dari Caracas.
Kepresidenan Somalia di DK PBB mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut pada Sabtu.
Pertemuan yang diajukan oleh Venezuela dan didukung Kolombia ini, bertujuan membahas implikasi serius dari tindakan AS terhadap kedaulatan negara.
Rusia dan Cina turut mendukung permintaan Kolombia agar DK PBB segera membahas masalah ini. DK PBB sendiri telah dua kali membahas ketegangan AS-Venezuela, yaitu pada Oktober dan Desember.
Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya menyatakan bahwa Washington akan memimpin Venezuela “sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana dapat dilakukan.” Rencana detail pengawasan tersebut belum diungkapkan.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam suratnya kepada DK PBB, mengecam tindakan AS sebagai “perang kolonial” yang bertujuan menghancurkan pemerintahan republik Venezuela dan memaksakan pemerintahan boneka demi menjarah sumber daya alam negara tersebut.
Moncada menuduh AS melanggar Pasal 2 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan keprihatinannya, menyebut aksi militer AS di Venezuela sebagai “preseden berbahaya.”
“Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, oleh semua pihak. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati,” kata Dujarric.
Pemerintahan Trump sebelumnya menargetkan kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan Amerika Latin, meski tanpa bukti yang jelas.
AS telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi. Bulan lalu, AS mencegat dua kapal tanker yang membawa minyak mentah Venezuela.
Pada Oktober, AS mengklaim tindakannya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB terkait hak membela diri terhadap serangan bersenjata, yang mengharuskan pemberitahuan segera kepada DK PBB.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, melalui akun X-nya menyatakan, “Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan.”
“Maduro adalah seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika,” tegas Waltz.
Menurut laporan, pasukan AS menculik Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu pagi. Trump menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan dramatis.
Jaksa federal di Distrik Selatan New York membuka dakwaan terhadap Maduro dan Flores atas tuduhan penyelundupan “berton-ton kokain” ke Amerika Serikat, serta kejahatan lainnya.
Para kritikus menilai tindakan AS melanggar hukum internasional, mengabaikan Kongres AS, dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di Venezuela dan kawasan sekitarnya.
