Berita

Airlangga Dorong Danantara Fasilitasi Akses Mineral Kritis ke AS

133
×

Airlangga Dorong Danantara Fasilitasi Akses Mineral Kritis ke AS

Sebarkan artikel ini
as-minta-akses-mineral-kritis-indonesia,-airlangga:-dibicarakan-dengan-danantara
as minta akses mineral kritis indonesia, airlangga: dibicarakan dengan danantara

Jakarta – Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membahas mineral kritis dalam kesepakatan tarif dagang. Pembahasan ini merupakan bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk komoditas SDA Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah berbicara dengan pihak AS terkait akses mineral kritis.

“Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika,” ujar Airlangga, Jumat (25/12/2025).

Beberapa perusahaan Amerika juga disebut telah berbicara dengan perusahaan mineral kritis di Indonesia.

“Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Danantara berperan memfasilitasi kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dan AS yang berminat investasi di sektor mineral kritis.

Airlangga mencontohkan, perusahaan AS, Freeport-McMoRan, telah menggarap tembaga di Indonesia sejak 1967.

Selain tembaga, mineral kritis lain yang menjadi perhatian AS adalah nikel, bauksit, dan logam tanah jarang (rare earth).

Untuk nikel, ada PT Vale Indonesia Tbk yang telah beroperasi sejak 1970-an.

Perusahaan otomotif AS seperti Ford dan Tesla juga telah menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

Sementara itu, mineral rare earth masih dalam tahap pengembangan.

“Rare earth kita juga masih dalam proses. Itu by product dari Timah,” kata Airlangga.

Jakarta – Indonesia resmi memasuki fase tinjauan teknis dalam proses aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (11/12/2025).