Jakarta – Pemerintah pusat mengalokasikan lebih dari Rp10 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
Dana tersebut berupa penambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai kebijakan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini diuji dalam pelaksanaannya.
Data per 1 Maret 2026 menunjukkan penyaluran baru mencapai 25 persen dari total alokasi sekitar Rp85 triliun.
Azis menyebutkan bahwa dana sudah disiapkan, tetapi pemulihan belum berjalan secepat yang dibutuhkan warga.
“Di titik ini, persoalan utama bukan lagi soal ketersediaan anggaran, melainkan soal kapasitas dan orientasi eksekusi,” ujarnya.
Menurutnya, tambahan DBH dan DAU memberikan ruang fiskal bagi daerah, tetapi sifatnya masih agregatif.
Dana datang sebagai angka besar, bukan sebagai peta kerusakan yang rinci.
Ia menambahkan, bencana berdampak spesifik, merusak infrastruktur tertentu dan melumpuhkan layanan dasar.
Tanpa prioritas yang jelas, anggaran bisa lambat dalam pemulihan.
Masalah lain, lanjutnya, terletak pada tata kelola pemerintahan daerah.
Banyak daerah masih bergerak dengan ritme prosedural normal, seperti perubahan APBD yang berlapis dan proses pengadaan yang panjang.
Kelambanan administratif dalam konteks pascabencana menyentuh dimensi keadilan sosial.
Warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian tidak hidup dalam jadwal birokrasi.
Azis juga menyoroti ukuran keberhasilan kebijakan yang terlalu sempit.
Serapan anggaran kerap dijadikan indikator utama, seolah-olah persentase realisasi identik dengan pemulihan.
