Jakarta – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyoroti hasil diplomasi bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya melihat hasil tersebut secara utuh, mempertimbangkan risiko dan peluang bagi perekonomian nasional.
Abdul Rahman Farisi menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, setiap kebijakan ekonomi memiliki konsekuensi. “Tidak ada kebijakan yang sempurna. Setiap pilihan pasti ada manfaat dan kerugian,” ujarnya.
Ia menilai kritik terhadap perjanjian dagang adalah hal wajar dalam demokrasi, asalkan rasional dan berbasis data. “Menilai perjanjian ini seperti menyerahkan kepala untuk dipenggal itu terlalu hiperbolik,” tegasnya.
Abdul Rahman menjelaskan respons cepat pemerintah terkait kebijakan tarif resiprokal 32 persen oleh AS yang berpotensi menekan industri nasional.
AS adalah tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok, dengan kontribusi 10-12 persen. Komoditas yang terdampak adalah industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet.
“Indonesia wajar bersikap reaktif terhadap tarif 32 persen, karena dampaknya langsung ke industri manufaktur dan tenaga kerja,” katanya.
Meski bea masuk dibayar importir AS, tekanan harga akan dibebankan ke produsen Indonesia. Jika tidak kompetitif, importir AS akan pindah ke negara lain, berdampak pada pekerja.
Pemerintah memilih negosiasi dan berhasil menekan tarif umum menjadi 19 persen. Sebanyak 1.819 komoditas Indonesia memperoleh fasilitas bebas bea masuk, termasuk sawit, kakao, kopi, elektronik, komponen pesawat, tekstil, dan garmen.
Abdul Rahman mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan tim delegasi ekonomi atas capaian tersebut. “Setiap satu persen penurunan tarif berarti menyelamatkan industri dan ratusan ribu tenaga kerja,” ujarnya.
Indonesia juga menghapus tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS, mencakup sektor pertanian, otomotif, kesehatan, kimia, dan teknologi digital.
Abdul Rahman memandang kebijakan ini sebagai upaya membuka akses pasar secara timbal balik. “Ini menunjukkan ada niat baik kedua negara untuk sama-sama membuka pasar dan memperoleh keuntungan perdagangan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan risiko tetap ada, terutama bagi industri yang bersaing langsung dengan produk AS. “Risiko pasti ada, termasuk potensi tekanan pada industri lokal seperti teknologi digital. Tapi secara agregat peluang ekspor dan surplus tetap terbuka,” tegasnya.
Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar USD 30 miliar dengan surplus sekitar USD 19 miliar.
Selain tarif, Abdul Rahman menyoroti komitmen investasi yang dihasilkan dalam pertemuan bilateral 19 Februari. Indonesia menerima rencana investasi dari AS sebesar USD 7–9 miliar untuk mendukung hilirisasi pertambangan.
Ini termasuk pembangunan tiga smelter, dua pabrik baterai, dan satu fasilitas kendaraan listrik. Realisasi investasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan hingga dua atau tiga kali lipat. Prioritas serapan tenaga kerja lokal mencapai 80 persen.
“Jika hilirisasi tercapai, bukan hanya terjadi lompatan industri, tapi target pertumbuhan 8 persen bukan mustahil,” ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. “Kuncinya ada di sektor swasta. Investasi harus diperbesar agar ekonomi kita naik kelas,” pungkasnya.
DPP Partai Golkar berkomitmen mengawal implementasi perjanjian dagang dan realisasi investasi. Tujuannya agar memberikan dampak nyata bagi industri nasional, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
