Berita

PTPP Raih Kontrak, Bangun Gedung Kejakgung Senilai Rp934,36 Miliar

148
×

PTPP Raih Kontrak, Bangun Gedung Kejakgung Senilai Rp934,36 Miliar

Sebarkan artikel ini
ptpp-bangun-gedung-institusional-kejakgung-senilai-rp934,36-triliun
ptpp bangun gedung institusional kejakgung senilai rp934,36 triliun

Jakarta – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memulai tahun 2026 dengan kontrak baru.

Kali ini di sektor gedung pemerintahan.

Nilai proyek pembangunan gedung institusional Kejakgung ini hampir mencapai Rp1 triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengungkapkan penandatanganan kontrak proyek rancang bangun gedung kantor Jampidum, Jamdatun, Jamwas, dan BPA tahun anggaran 2026.

“PTPP dipercaya melaksanakan proyek senilai Rp934,36 miliar, termasuk PPN, dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender,” kata Joko, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Joko, proyek ini bukti kepercayaan pemerintah pada PTPP.

Khususnya dalam mengerjakan proyek strategis gedung pemerintahan.

Proyek ini juga memperkuat rekam jejak PTPP di sektor gedung institusional.

“Pembangunan gedung dirancang untuk mendukung transformasi kelembagaan Kejaksaan Agung,” jelas Joko.

Caranya, dengan menyediakan fasilitas kerja yang modern, terintegrasi, dan representatif.

Infrastruktur baru ini diharapkan meningkatkan efektivitas koordinasi dan mempercepat proses kerja.

Selain itu, juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi bisnis, Joko menilai proyek ini menunjukkan konsistensi PTPP dalam mengelola proyek pemerintah dengan perencanaan yang terukur.

“Ini sejalan dengan strategi perseroan dalam menjaga keberlanjutan kinerja,” imbuhnya.

Terutama di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

PTPP berkomitmen menjaga ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas.

Perseroan juga memastikan hasil akhir proyek mendukung kebutuhan operasional pengguna secara optimal.

Kepercayaan pemerintah menjadi dorongan bagi PTPP untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Terutama proyek yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik.