Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai dan logam mulia senilai miliaran rupiah.
“Barang bukti yang ditampilkan dalam bentuk Rupiah senilai Rp793 juta; uang tunai dalam bentuk SGD165 ribu atau setara Rp2,16 miliar. Ketiga barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (11/1/2026).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan fakta mengejutkan.
Emas dan uang yang disita berasal dari praktik serupa di kasus sebelumnya.
Praktik dugaan korupsi ini terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Oknum pegawai pajak diduga memangkas kewajiban pajak hingga 80 persen.
Mereka juga meminta fee hingga Rp8 miliar kepada wajib pajak.
Modus ini terungkap dalam pengembangan OTT yang menjerat pejabat pajak dan konsultan swasta.
Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus ini bermula saat PT Wanatiara Persada (WP) menyampaikan laporan PBB periode pajak 2023.
Laporan tersebut disampaikan ke KPP Madya Jakarta Utara karena perusahaan tersebut berkantor di Jakarta.
“Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran PBB. Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar,” kata Asep.
Temuan ini memicu negosiasi.
PT WP mengajukan sanggahan karena menilai nilai kekurangan pajak tidak sesuai.
“Dari Rp75 Miliar jadi Rp15 Miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, tawar-menawar di situ, turun Rp60 Miliar. Hilang 60 Miliar kan seperti itu, atau sekitar 80 persen ya,” kata Asep.
KPK akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
