Jakarta – Dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD didasari pertimbangan politik internal yang matang. Demokrat dinilai berada dalam posisi dilematis karena perbedaan suara dengan mitra koalisi sejak 2014.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut pertimbangan politik praktis terkait kekuasaan menjadi tolok ukur utama.
Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
“Demokrat mempertimbangkan efek timbal balik terhadap partainya jika langsung mendukung Pilkada melalui DPRD,” kata Iwan, Kamis (8/1/2026).
Keputusan politik SBY pada 2014, yang membatalkan perubahan sistem Pilkada, turut memengaruhi sikap Demokrat.
“Demokrat akan dinilai publik tidak konsisten dan tidak bisa mempertahankan apa yang diputuskan Pak SBY,” jelasnya.
Pertimbangan elektoral juga menjadi faktor penting.
“Intinya, Demokrat takut kehilangan pemilih dan suara di 2029 mendatang,” tegas Iwan.
Demokrat dinilai tidak punya banyak pilihan selain mengikuti arus besar koalisi.
“Langkah realistis yang harus diambil oleh Demokrat saat ini adalah mengikut arus koalisi bersama partai anggota koalisi Merah Putih lainnya,” ujarnya.
Demokrat disebut telah membaca sinyal politik dari Presiden Prabowo Subianto.
Jika tidak mengikuti, Demokrat dinilai akan menanggung risiko politik besar.
“Jika tidak, Demokrat menurut saya harus membayar mahal dengan dikucilkan dari koalisi,” ungkapnya.
Dampak politik tersebut tidak hanya berpengaruh pada partai, tetapi juga pada masa depan kepemimpinan nasional Demokrat.
“Hal ini akan lebih buruk efeknya terhadap Partai Demokrat dan Ketua Umumnya AHY,” ujarnya.
Meski menyatakan mengikuti Presiden, Demokrat memilih diksi politik yang dinilai aman.
“Demokrat masih memilih diksi politik diplomatis bahwa mereka ikut Presiden soal Pilkada melalui DPRD,” beber Iwan.
Sikap tersebut dinilai menyimpan ruang manuver politik ke depan.
“Ini seakan menyiratkan bahwa Demokrat tidak ikut-ikutan partai lain yang menginisiasi wacana tersebut seperti Golkar,” ujarnya.
Sikap itu memungkinkan Demokrat menjaga posisi politik jika terjadi perubahan arah kebijakan.
“Karena jika suatu saat terjadi penolakan besar terhadap perubahan sistem Pilkada ini, dan Presiden mengambil langkah seperti yang diambil SBY pada tahun 2014 lalu, Demokrat masih bisa menyelamatkan mukanya,” pungkasnya.
