Penajam Paser Utara – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Otorita IKN telah meneken delapan kontrak baru untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek strategis nasional ini berjalan sesuai rencana. Pembangunan ditargetkan rampung dan IKN siap beroperasi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
“Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua, untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani,” kata Basuki, Rabu (10/12/2025).
Penandatanganan kontrak ini menjadi langkah krusial untuk memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai target.
Otorita IKN menekankan pentingnya kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan.
Delapan kontrak tersebut meliputi lima paket pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif. Total 16 gedung akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektare.
Selain itu, dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif akan membangun empat gedung di lahan seluas 15,15 hektare.
Satu paket pekerjaan lainnya adalah pembangunan bangunan kantor pendukung.
Kantor pendukung ini meliputi pembangunan Kantor Otorita IKN tahap dua sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 2,9 hektare. Juga, Kantor Kepolisian Resor (Polres) IKN tahap satu sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 3,07 hektare.
Hingga saat ini, 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap dua (2025-2029) telah ditandatangani. Terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi/supervisi.
Capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase konstruksi yang lebih intensif. Pembangunan IKN tahap dua fokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Pembangunan IKN tahap dua harus lebih baik dari sebelumnya, dan pembangunan IKN menjadi contoh bagi dunia,” tegas Basuki.
