Jakarta – Analisis percakapan media sosial oleh Drone Emprit menemukan sentimen publik terbelah terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Meskipun sebagian besar platform media sosial menunjukkan respons positif, platform X (sebelumnya Twitter) menjadi pengecualian dengan dominasi sentimen negatif. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyatakan pemantauan ini dilakukan pada periode 20 Oktober hingga 7 November 2025.
Fahmi menjelaskan bahwa X, dengan 25 juta pengguna, menjadi pusat kritik dan perlawanan naratif terhadap wacana pemberian gelar tersebut. Berbanding terbalik, platform lain didominasi sentimen positif yang cukup tinggi.
Sentimen negatif di X mencapai 63 persen, sementara 27 persen positif dan 11 persen netral. Narasi negatif menyoroti Soeharto sebagai simbol KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pelanggar HAM berat, dalang genosida 1965-1966, serta kebijakan represif. Di sisi lain, sentimen positif menggarisbawahi fondasi pembangunan dan ekonomi modern Indonesia yang dibangun Soeharto, serta keberhasilannya menjaga stabilitas harga pangan. “X tetap menjadi kanal bagi kalangan yang melek sejarah dan politik. Di sini, perbincangan tentang Soeharto bukan sekadar nostalgia, tetapi juga evaluasi terhadap warisan kekuasaan,” terang Ismail Fahmi.
Platform Facebook, dengan 174 juta pengguna, menunjukkan sentimen positif terbesar, mencapai 80 persen. Hanya 9 persen pengguna yang menilai negatif dan 12 persen netral. Narasi positif menonjolkan Soeharto sebagai tokoh sentral sejarah modern Indonesia, pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Sentimen negatif di Facebook (9 persen) masih menyoroti isu pelanggaran HAM dan KKN. “Facebook menjadi wadah nostalgia dan romantisme masa lalu. Bagi banyak pengguna, Soeharto dipandang sebagai lambang keteraturan di tengah ketidakpastian masa kini,” kata Ismail.
Dengan 103 juta pengguna, Instagram cenderung memperlihatkan sentimen yang lebih netral. Sentimen positif sebesar 56 persen, negatif 29 persen, dan netral 12 persen. Narasi positif mengakui kontribusi Soeharto dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Namun, 29 persen unggahan tetap kritis mempertanyakan rekam jejak HAM dan moralitas kepemimpinan Soeharto. Ismail menyebut, “Generasi muda di Instagram menilai dengan cara berbeda. Mereka mengakui kontribusi, tetapi tetap menuntut nilai moral dan keadilan sejarah.”
Platform YouTube, dengan 143 juta pengguna, menjadi ruang diskusi yang lebih rasional. Sebesar 62 persen konten menampilkan analisis positif mengenai stabilitas ekonomi dan penurunan inflasi pada masa Soeharto. Sementara itu, 35 persen konten negatif berisi kritik terhadap praktik korupsi dan pelanggaran HAM, berargumen bahwa pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto mencederai semangat Reformasi 1998. “YouTube berperan sebagai forum reflektif, tempat publik menimbang ulang sejarah dengan narasi yang lebih panjang dan argumentatif,” ujarnya.
Platform TikTok, dengan 108 juta pengguna, memiliki sentimen positif yang dominan, yaitu 77 persen. Narasi positif menonjolkan Soeharto sebagai pemimpin yang kuat, berjasa, dan tegas. Banyak video bernuansa sejarah di TikTok mengaitkan masa Orde Baru dengan stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketenangan hidup rakyat kecil. Adapun 12 persen konten bersentimen negatif mengingatkan pada pelanggaran HAM dan peran Soeharto sebagai simbol KKN. “Gaya komunikasi emosional dan visual di TikTok menjadikan sejarah tampil sebagai ‘cerita yang menyentuh’, bukan perdebatan ideologis,” pungkas Ismail.
