Jakarta – Sebuah survei terbaru oleh Lembaga Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa 80 persen dari 1.213 responden setuju dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. Hasil survei ini turut memaparkan alasan di balik dukungan maupun penolakan masyarakat terhadap wacana tersebut.
Pendiri Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyatakan survei ini tidak hanya mengukur tingkat dukungan, tetapi juga mendalami motivasi publik. “Kami ingin menyampaikan alasan publik di balik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah,” kata Hendri, Minggu, 9 November 2025.
Mayoritas responden mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan dan jejak pembangunan di Indonesia. Sebanyak 78 persen responden menyebut swasembada pangan sebagai alasan utama, diikuti oleh keberhasilan pembangunan sebesar 77,9 persen. Akses sekolah dan sembako murah, serta stabilitas politik kala itu, juga menjadi alasan signifikan.
Namun, survei yang dilaksanakan pada 5-7 November 2025 melalui metode Computer Assisted Self Interviewing ini juga mencatat 15,7 persen responden menolak. Penolakan ini didasari oleh dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pembungkaman kebebasan pers dan berekspresi, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hendri menekankan bahwa alasan-alasan penolakan tersebut harus menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah. Menurutnya, isu pelanggaran HAM dan KKN merupakan poin krusial dalam sejarah Indonesia yang tidak dapat dikesampingkan.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyikapi berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat dengan bijak, tidak hanya terpaku pada angka dukungan mayoritas. “Jadi jangan hanya dilihat hanya angkanya saja, tapi juga dilihat kenapa mereka tidak setuju. Sebab hal ini merupakan poin penting untuk dipertimbangkan lagi dan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Sabtu, 8 November 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, tidak menjawab secara langsung apakah Presiden Prabowo mengetahui banyaknya penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Prasetyo hanya menyatakan bahwa pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan melalui prosedur yang ada dan respons pro-kontra adalah hal lumrah. Ia mengajak semua pihak untuk melihat sisi positif Soeharto. “Marilah kita arif dan bijaksana, belajar menjadi dewasa, sebagai sebuah bangsa untuk menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi selalu melihat kekurangan-kekurangan,” katanya.
