Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Usman Hamid menegaskan, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Nurcholish Madjid atau Cak Nur akan menjadi penjahat apabila Presiden Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pernyataan ini disampaikan Usman dalam diskusi #SoehartoBukanPahlawan di Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.
Usman menjelaskan, banyak pimpinan Muhammadiyah memiliki pandangan serupa. Jika Soeharto adalah pahlawan, maka tokoh-tokoh seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais, Gus Dur, dan Cak Nur adalah pihak yang berlawanan atau “penjahat”.
Ia menyoroti peran Cak Nur yang sangat tercatat dalam sejarah, terutama saat ia menyampaikan langsung kepada Presiden Soeharto bahwa mahasiswa menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Menurut Usman, ketika semua menuntut reformasi, Soeharto awalnya tidak memahami makna reformasi. Ia bahkan membentuk Dewan Reformasi dan merekrut orang-orang dekatnya, termasuk Cak Nur, untuk duduk di dewan tersebut.
“Kata Cak Nur, Pak Harto tahu tidak apa yang dimaksud mahasiswa itu reformasi. Tidak tahu. Yang diinginkan oleh mahasiswa dengan reformasi adalah Pak Harto turun,” ujar Usman menirukan ucapan Cak Nur.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini menambahkan, makna kepahlawanan akan semakin absurd jika Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah dijadikan pahlawan secara bersamaan. “Makin absurd. Siapa yang sebenarnya pahlawan? Siapa yang pengkhianat?” tuturnya.
Rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menuai banyak kritik dari publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui penolakan yang meluas terhadap rencana tersebut.
Prasetyo hanya menyatakan bahwa pengusulan penerima gelar pahlawan nasional melalui prosedur yang berlaku. Ia mengakui akan ada pro dan kontra, namun ia meminta semua pihak untuk melihat sisi positif pada diri Soeharto. “Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, 8 November 2025.
