Bogor – Kebijakan penutupan sejumlah tempat usaha di kawasan wisata Puncak, Bogor, menuai sorotan tajam. Anggota DPR RI, Mulyadi, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.
Mulyadi menilai, penutupan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
“Kebijakan Menteri perlu ditinjau dan dikaji ulang. Dampak sosial ekonomi harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Mulyadi, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Puncak. Penutupan hotel, restoran, dan tempat wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
“Banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan diberhentikan. Okupansi hotel dan restoran menurun drastis, petani kesulitan menjual hasil bumi, dan pendapatan masyarakat merosot,” jelasnya.
Mulyadi mengaku telah menyampaikan kondisi ini kepada pimpinan DPR, komisi terkait, hingga pihak Istana. Ia juga aktif berkomunikasi dengan pejabat KLH untuk mengupayakan peninjauan kembali kebijakan tersebut.
“Saya sudah berdiskusi dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau berjanji tidak akan ada lagi penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan, sekitar 11 hingga 15 hotel sudah kembali beroperasi,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pembinaan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi, alih-alih melakukan penutupan secara menyeluruh.
“Pemerintah patut diapresiasi jika menindak tegas pelaku usaha ilegal dan perusak lingkungan. Namun, bagi yang sudah berizin dan sesuai regulasi, sebaiknya dibina. Mereka juga warga negara yang berkontribusi membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” imbuhnya.
Mulyadi juga membuka posko aspirasi masyarakat untuk menampung keluhan warga. Ia mendukung investasi yang berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah, asalkan tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
