Jakarta – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski mendapat banyak desakan untuk dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/9), sebagai respons atas berbagai kritik dan sorotan masyarakat terhadap program tersebut.
Juri mengakui adanya beragam aspirasi terkait MBG, mulai dari permintaan evaluasi total, penghentian sementara, hingga program yang berlanjut sembari dilakukan perbaikan.
Menurutnya, MBG merupakan program penting bagi anak-anak Indonesia dan pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah yang muncul agar tidak terjadi kembali.
“Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan itu,” ujarnya.
Desakan untuk menghentikan MBG muncul setelah maraknya kasus keracunan yang dialami siswa penerima manfaat program tersebut.
Koalisi Kawal MBG menjadi salah satu pihak yang gencar menyuarakan agar program dihentikan.
Eva Nurcahyani, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai pelaksanaan MBG selama ini buruk dari segi tata kelola dan minim akuntabilitas.
Ia mengingatkan kerugian masyarakat yang berulang akibat kasus keracunan harus menjadi perhatian serius.
Eva menekankan pentingnya evaluasi total yang melibatkan publik secara luas, termasuk siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat sipil.
Direktur ICW ini menyarankan agar program dihentikan terlebih dahulu untuk menghindari kerugian lebih besar, lalu dilakukan evaluasi dengan mekanisme pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan signifikan kasus keracunan akibat MBG.
Data JPPI menunjukkan pada 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus keracunan, kemudian naik menjadi 6.452 kasus atau bertambah 1.092 kasus hingga 21 September 2025.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menuturkan bahwa kasus sempat turun pada Juni karena masa libur sekolah, namun melonjak tajam sejak Agustus hingga September.
Meski begitu, Ubaid belum bisa memastikan apakah lonjakan kasus ini bisa masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).
Pemerintah, melalui Wamen Setneg, berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan evaluasi dan perbaikan tanpa menghentikan program MBG.
