Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi kabar tawaran jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang sempat ditujukan kepada Mahfud Md. Bagi PDIP, keputusan Mahfud untuk tidak bergabung dalam pemerintahan merupakan konsistensi sikap pribadinya.
Meski demikian, Mahfud Md belakangan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam komisi reformasi kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto. Kesediaan ini disampaikan setelah Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menghubunginya pada Senin, 15 September 2025.
Politikus PDIP, Guntur Romli, pada Selasa, 23 September 2025, mengatakan bahwa Mahfud sejak awal memiliki standar etik. Menurutnya, jabatan di pemerintahan sebaiknya diisi oleh mereka yang berjuang dalam pemenangan politik. “Prof. Mahfud konsisten dengan prinsipnya, beliau tidak akan bergabung dalam pemerintahan ini,” ujar Guntur.
Guntur menambahkan, sikap Mahfud bukanlah hal baru. Ia menyinggung pengalaman Mahfud yang pernah menolak tawaran jabatan pada era Presiden Joko Widodo, sebelum akhirnya bersedia masuk kabinet pada 2019. “Prof. Mahfud tetap pada prinsipnya. Beliau lebih memilih kembali ke kampus dan memberikan pendidikan hukum kepada publik,” ucapnya.
Guntur menegaskan, meskipun Mahfud sempat menjadi pasangan Ganjar Pranowo dari PDIP pada Pilpres 2024, tidak ada komunikasi khusus antara Mahfud dan PDIP mengenai tawaran jabatan Menko Polkam tersebut. “Enggak ada, kami tidak ada komunikasi terkait jabatan-jabatan di eksekutif pemerintahan,” kata dia.
Mahfud Md sendiri membenarkan adanya tawaran untuk mengisi kursi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih. Ia bercerita, pada Ahad malam, 7 September 2025, atau sehari sebelum perombakan kabinet Prabowo, dirinya dihubungi seorang jenderal senior.
Mahfud mengaku tidak langsung menjawab tawaran itu. Menurutnya, jabatan di pemerintahan mesti diisi oleh mereka yang “berkeringat secara politik.” “Saya kan tidak,” kata Mahfud dalam siaran siniar melalui kanal YouTube resminya, dikutip pada Selasa, 23 September 2025.
Ia tidak menyatakan menerima atau menolak tawaran itu hingga pelantikan Letnan Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam baru pada Rabu, 17 September 2025. Laporan sebelumnya juga menyebut utusan Istana sempat menemui Mahfud untuk membicarakan peluang dirinya masuk kabinet.
