Nasional – Penayangan rekaman video yang menampilkan capaian program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop-bioskop Tanah Air menuai sorotan tajam dari warganet. Banyak pihak menilai, tayangan tersebut tidak semestinya disajikan di tengah situasi saat ini, memicu ajakan untuk tidak menontonnya.
Seorang pengguna Instagram dengan akun @mont**** bahkan menyerukan ajakan agar penonton hadir 15 menit setelah jadwal penayangan film di bioskop. Tujuannya, menghindari tontonan video capaian pemerintah yang diputar sebelum film utama dimulai.
Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menilai keengganan dan protes warganet terhadap video ini merupakan hal yang wajar. Menurutnya, bioskop adalah ruang hiburan publik yang kini diintervensi oleh propaganda pemerintah.
“Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah,” kata Asep saat dihubungi pada Ahad, 14 September 2025.
Asep menjelaskan, intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda di ruang publik seperti bioskop sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Ia mencontohkan, pada 2018 lalu, mantan Presiden Joko Widodo juga pernah menayangkan iklan capaian pemerintahan sebelum film utama diputar.
Namun, ia menambahkan, situasi menjadi berbeda bagi Prabowo karena dianggap tidak memiliki cara pencitraan yang sekuat Jokowi, sehingga wajar jika memperoleh protes keras. Asep menyarankan pemerintah agar tidak serta-merta melakukan propaganda di ruang publik.
Ia menegaskan, pencapaian program pemerintahan memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan, tidak harus disisipkan di bioskop. “Prabowo harus meninjau ulang propaganda ini karena akan berhubungan dengan citranya ke depan. Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik,” ucap Asep.
Video Prabowo yang tayang menjelang pemutaran film utama ini ramai dibahas di media sosial, termasuk platform X. Rekaman video tersebut menampilkan klaim dan capaian Prabowo atas berbagai program pemerintahan.
Dalam video itu, Kepala Negara menyatakan kesiapannya untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Prabowo juga mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dijalankannya sejak awal tahun ini.
Selain menampilkan sosok Prabowo, video tersebut menyajikan sejumlah data, seperti capaian program MBG yang diklaim telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, rekaman video itu juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah yang mencakup angka 225 ribu hektare, hingga keberhasilan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menanggapi bahwa penggunaan media publik sebagai alat penyampai pesan bukan sesuatu yang pelik.
“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 September 2025.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk tidak meneruskan penayangan video tersebut di ruang publik.
“Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini,” ujar Usman.
