Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan ini menyusul perombakan komposisi menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sejumlah nama baru yang dilantik antara lain Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Perombakan ini juga mengganti beberapa pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini bukan bertujuan menghapus para menteri dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Prasetyo Hadi menambahkan, pemilihan menteri tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo dan menegaskan bahwa tidak ada motif tertentu di balik keputusan tersebut. “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” katanya.
Para menteri dan wakil menteri baru dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Mereka kemudian diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Prabowo sesuai kepercayaan agama Islam.
Terkait pencopotan Sri Mulyani, Prasetyo Hadi membantah isu pengunduran diri. “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” jelas Prasetyo. Ia meminta publik untuk tidak mempertanyakan apakah Sri Mulyani mundur atau tidak, melainkan mendoakan keputusan Presiden.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa partainya merekomendasikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI. Bahlil menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada pada Presiden, meskipun partai hanya menyarankan nama. Ia juga membantah adanya “tukar guling” posisi antara Mukhtarudin dan Dito Ariotedjo, yang keduanya merupakan kader Golkar. “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menyatakan menerima keputusan Presiden Prabowo. Dito mengaku telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi. Ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Presiden Prabowo atas kinerjanya selama menjabat.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Guntur Romli meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan reshuffle ini, menegaskan bahwa PDIP berposisi sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. “Tidak ada (kader masuk pemerintahan). Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” kata Guntur. Pencopotan Budi Gunawan dari Menko Polkam, yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sempat menimbulkan spekulasi mengenai representasi PDIP di kabinet.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menanggapi pencopotan Abdul Kadir Karding dari Menteri P2MI dengan menyatakan bahwa semua adalah kewenangan Presiden. Cak Imin enggan menanggapi apakah pencopotan Karding terkait dengan isu viral dirinya bermain domino dengan pengusaha yang pernah terlibat kasus pembalakan liar. Senada, Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal juga menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai hal biasa setelah reshuffle. IHSG terpantau anjlok 1,28 persen pada penutupan perdagangan Senin, 8 September 2025. Purbaya menyatakan yakin mampu memperbaiki ekonomi berkat pengalamannya lebih dari 15 tahun di pasar saham. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dalam 100 hari kerja. “Dia (Presiden) bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah,” kata Purbaya, mengakui target tersebut sulit dicapai tahun ini namun optimistis dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
