FENESIA – Kebanyakan orang mengira raja terkaya di dunia adalah raja Arab atau raja Brunei Darussalam, tapi raja terkaya di dunia adalah Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand.
Dikutip dari Los Angeles Times, Raja Maha Vajiralongkorn tercatat memiliki akses ke salah satu kekayaan kerajaan terbesar di dunia, yaitu sebuah perusahaan induk rahasia.
Perusahaan tersebut sarat dengan saham di perusahaan blue-chip Thailand dan tanah utama di jantung kota Bangkok. Total kekayaannya mencapai US$ 30 miliar atau setara Rp 439 triliun. Bahkan beberapa sumber mengatakan kekayaannya mencapai US$ 43 miliar.
Vajiralongkorn naik takhta setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadec meninggal dunia pada 2016 lalu. Semenjak ia menjadi raja, semua kepemilkan di perusahaan besar yang dikenal sebagai Biro Properti Mahkota (CPB) senilai US$ 70 miliar setara Rp 1.024,7 triliun (kurs Rp 14.639/US$) dialihkan menjadi kepemilikan pribadinya.
Pemindahan kepemilikan itu sekarang menjadi fokus gerakan pro-demokrasi yang menuntut transparansi keuangan monarki dan batasan kekuasaan yang sangat luas.
Pada bulan Agustus, mahasiswa di Universitas Thammasat menuntut Raja mengembalikan aset ke kendali Biro Properti Mahkota. Mahasiswa meminta Raja menempatkan aset tersebut di bawah pengawasan pemerintah. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan boikot terhadap Siam Commercial Bank, di mana Raja memegang hampir 24% saham bank tersebut.
Seorang dosen di Thammasat an kandidat doktor dalam hubungan internasional di USC, Pongkwan Sawasdipakdi mengatakan, “Ketika para pengunjuk rasa berbicara tentang monarki sebagai sebuah institusi, CPB adalah intinya.”
“Salah satu hal utama yang dipikirkan orang adalah bagaimana monarki dapat mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dan kita tidak benar-benar tahu apa-apa tentangnya,” lanjutnya.
Sang Raja memang dikenal dengan gaya hidup mewah. Selama pandemi Corona berkecamuk di Negeri Gajah Putih, Raja Maha Vajiralongkorn lebih sering berada di Jerman ketimbang mengurus rakyatnya.
Sama halnya dengan negara lain di dunia, pandemi Corona juga turut menggerogoti keuangan negerinya. Tetapi, raja satu ini dilaporkan tetap saja hidup dengan kemewahan yang ia miliki saat ini.
Oleh karena itu, puluhan ribu demonstran melalukan unjuk rasa sejak awal musim panas, kebangkitan politik yang luar biasa di negara yang menghapuskan monarki absolut demi sistem parlementer pada tahun 1932.
Para pengunjuk rasa juga menuntut sistem pemerintahan diganti menjadi demokrasi. Tentara, dengan dukungan kerajaan, telah menggulingkan pemerintahan sipil dan sekarang mengontrol parlemen dan hampir semua lembaga negara.
Dalam sebuah makalah tahun 2015 yang ditulis oleh Porphant Ouyyanont, seorang akademisi Thailand menyebut militer pada gilirannya sejalan dengan Raja. Dalam makalah tersebut diungkapkan bahwa militer memiliki kepentingan besar memasuki hampir setiap bidang penting dalam kehidupan ekonomi Thailand.
Dibuat pada tahun 1936 untuk mengelola aset institusional mahkota dan menutupi sebagian pengeluarannya, biro ini sendiri memang beroperasi secara legal, bukan lembaga pemerintah atau lembaga swasta, atau bagian dari Istana. Dewan direksi, yang dipilih sendiri oleh Raja, tidak merilis laporan keuangan. Sebagian besar kepemilikannya, terutama di darat, tetap menjadi misteri.
Namun perkiraan portofolio menjadikannya raja terkaya di dunia, memiliki vila tepi danau di luar Munich dan hotel di Pegunungan Alpen Bavaria. Raja juga memegang 34 % saham investasi di sebuah perusahaan biro terbesar Thailand, Siam Commercial Bank dan Siam Cement Group.
Meskipun saham bank telah kehilangan setengah nilainya selama pandemi, deviden dari dua perusahaan publik menghasilkan pendapatan US$ 342 juta untuk raja tersebut pada 2019. Mengenyam pendidikan di sekolah asrama di Inggris dan akademi militer di Australia, raja berusia 68 tahun itu telah menikah dengan istri keempatnya.
Ia sering menghabiskan hampir seluruh waktunya di Jerman. Saat di sana ia sering kali ditemani seorang pacar yang dikenal sebagai ‘permaisuri kerajaan’ dan rombongan petugas dan keamanan.
Pada Juli 2017, sembilan bulan setelah ia naik takhta, undang-undang yang disahkan oleh parlemen yang didominasi militer menempatkan aset Biro Properti Mahkota di bawah kebijaksanaan Yang Mulia. UU mengakhiri pengaturan sebelumnya di mana Raja dapat membelanjakan pendapatan biro sesuka hati tetapi menyerahkan keputusan pembelian dan penjualan kepada dewan direksi.
