Jakarta – Kebijakan beras satu harga dikritik oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) karena dinilai berpotensi merugikan konsumen miskin. Kebijakan ini dianggap bukan solusi untuk masalah tata niaga pangan yang sistemik.
Indef menilai kebijakan satu harga bisa menjadi bumerang.
Skandal beras oplosan yang terjadi pada Juli 2025 menjadi indikasi lemahnya pengawasan mutu dan distribusi beras. Minimnya reformasi kelembagaan juga menjadi penyebabnya.
“Skandal beras oplosan menjadi potret buruk tata niaga pangan,” kata Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef, Abra Talattov, Minggu (3/8/2025).
Hasil uji Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa 79 persen dari 268 merek beras melanggar standar mutu. Pelanggaran tersebut meliputi kadar patahan dan pelabelan premium yang tidak sesuai.
Praktik ini merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun akibat informasi yang tidak akurat dan sistem kendali mutu yang lemah.
Kasus ini menyebabkan ketidakstabilan pasar dan memicu inflasi pangan. Harga beras naik di 219 kabupaten/kota pada pekan keempat Juli 2025, bahkan mencapai Rp 54.772/kg di Papua.
Indef juga menyoroti dugaan penyalahgunaan beras subsidi dalam praktik oplosan. Hal ini berpotensi mengalihkan alokasi dari kelompok rentan ke pasar komersial.
Abra menilai respons pemerintah masih reaktif, seperti pemeriksaan mutu beras dan distribusi stok Bulog. Belum ada langkah serius mereformasi standar mutu beras dan mekanisme sertifikasi.
“Ketiadaan sistem pengawasan mutu yang konsisten membuat pasar beras nasional rentan terhadap praktik manipulatif,” tegas Abra.
Menurut Abra, tanpa insentif diferensiasi harga, produsen tidak termotivasi untuk mempertahankan mutu. Biaya logistik di wilayah timur juga tidak bisa disamakan dengan wilayah barat.
“Sekitar 95 persen penggilingan padi adalah unit kecil-menengah. Mereka berisiko gagal memenuhi standar mutu baru jika tak mendapat dukungan investasi,” kata Abra.
Kebijakan satu harga berpotensi mendorong konsolidasi pasar oleh pelaku besar dan memukul konsumen miskin.
Indef mendorong pemerintah melakukan reformasi mutu dan regulasi terlebih dahulu. Salah satunya dengan mewajibkan SNI untuk beras konsumsi dan pelabelan yang transparan.
Indef juga menyarankan penggunaan skema harga fleksibel berbasis zonasi, bukan HET tunggal.
