Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung usulan pengisian kantor kementerian dan BUMN di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rifqinizamy menilai IKN siap menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN) dengan fasilitas rumah atau rusun gratis dari negara.
“Bagus usul itu. Kesiapan IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, IKN telah menelan anggaran sekitar Rp 130 triliun dari APBN dan investasi sekitar Rp 59 triliun.
Meski demikian, Rifqinizamy menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah.
Ia mengapresiasi usulan Partai Nasdem agar IKN diisi oleh kementerian, bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Karena itu pilihan Presiden, pemerintah untuk mengaktifkan sejumlah kementerian lembaga termasuk BUMN,” katanya.
DPR berencana memanggil Otorita IKN (OIKN) setelah masa reses untuk membahas usulan ini.
Masa reses DPR berlangsung dari 24 Juli hingga 15 Agustus 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menekankan pentingnya IKN tidak boleh kosong.
Partai Nasdem juga mendorong pemindahan ibu kota negara ke IKN dimulai dengan berkantornya Wakil Presiden di sana.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mendesak pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN.
