Padang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang didesak untuk mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah masyarakat. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja pada Senin (24/2/2025).
“Seluruh pegawai BPN harus menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat,” kata seorang sumber yang tidak disebutkan namanya.
Pengukuran tanah yang profesional dan transparan ditekankan sebagai upaya mencegah konflik pertanahan di masyarakat.
BPN juga diharapkan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah.
“Sertifikat tanah bukan hanya soal legalitas, tapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Literasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujar sumber tersebut.
Kunjungan kerja juga menyoroti pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Kebijakan pertanahan diminta mempertimbangkan kearifan lokal agar tidak merugikan pihak mana pun.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan,” kata sumber itu.
Masalah administrasi tanah di Pantai Air Manis juga menjadi perhatian. Pengecekan langsung ke lokasi dan pemahaman historis tanah dianggap penting untuk memastikan administrasi yang sesuai prosedur.
“Kami berkomitmen membantu masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah sah. Penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat,” pungkas sumber.
