Bandung – Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat memicu perdebatan sengit.
Usulan tersebut mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan antara Komisi V DPRD Jawa Barat dan Dinas Pendidikan setempat.
Meski mendapat penolakan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, Komisi V tetap melanjutkan pembahasan regulasi tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menganggap penolakan berbagai pihak sebagai dinamika yang wajar dalam proses legislasi.
Menurutnya, sikap kritis Gubernur menunjukkan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan diambil.
Yomanius optimistis pandangan pimpinan daerah dapat berubah jika nantinya hasil kajian menunjukkan dampak positif dan rasional.
Ia menegaskan panitia khusus tetap akan bekerja menyusun pasal demi pasal sesuai mekanisme yang berlaku.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya menegaskan bahwa penerapan kembali SPP belum saatnya dilakukan.
Ia meminta sekolah mengoptimalkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Dedi khawatir kebijakan tersebut justru akan memicu polemik di masyarakat.
Ia menekankan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas tanggung jawab pemerintah.
Senada dengan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menolak wacana tersebut karena negara wajib menjamin pendidikan gratis bagi warga.
Ono menegaskan bahwa kekurangan fasilitas sekolah adalah tanggung jawab pemerintah, bukan beban yang harus ditanggung masyarakat.
Ia juga menyoroti kerentanan validitas data kesejahteraan desil 6 hingga 10 yang diusulkan menjadi sasaran wajib bayar SPP.
Ono menilai data tersebut masih bermasalah dan tidak menjamin akurasi kemampuan ekonomi masyarakat yang akan dibebani biaya.
Kini, nasib wacana SPP bergantung pada hasil kajian mendalam serta kesepakatan antar fraksi dalam pembahasan Ranperda di DPRD Jawa Barat.
