Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia tetap mengacu pada penyesuaian tarif yang telah ditetapkan sejak awal bulan, tepatnya pada Jumat (17/7/2026).
Dilansir dari Katadata, kebijakan penetapan harga ini dilakukan sebagai respons atas dinamika harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang memengaruhi biaya operasional penyediaan bahan bakar.
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan tarif yang berlaku di masing-masing provinsi karena terdapat perbedaan harga produk seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamax, dan Pertalite yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, harga Pertamax ditetapkan sebesar Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Turbo dipatok Rp19.300 per liter.
Untuk wilayah dengan status Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga Pertamax tercatat lebih rendah, yakni Rp15.500 per liter, sedangkan Pertamax Turbo dijual seharga Rp18.350 per liter.
Sementara itu, di sejumlah wilayah seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara, harga Pertamax berada di angka Rp17.000 per liter.
Produk Pertalite tetap dipasarkan dengan harga stabil sebesar Rp10.000 per liter di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat luas.
Pihak pengelola SPBU menegaskan bahwa tanda strip pada daftar harga menunjukkan produk tertentu belum tersedia atau belum dipasarkan secara luas di daerah terkait.
Keputusan untuk tidak mengubah harga pada pertengahan bulan ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah kondisi pasar global yang masih fluktuatif.
Konsumen dapat mengakses informasi terkini mengenai tarif secara akurat melalui aplikasi digital MyPertamina atau dengan memantau papan informasi yang tersedia di setiap SPBU terdekat.
Sejauh ini, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM untuk memastikan migrasi penggunaan BBM bersubsidi ke nonsubsidi berjalan sesuai dengan target konsumsi yang telah ditetapkan pada semester pertama tahun ini.
Pihak berwenang juga telah menjanjikan percepatan penanganan antrean di SPBU dalam waktu singkat guna mengurai kendala teknis yang sempat terjadi akibat lonjakan permintaan masyarakat.
Secara keseluruhan, struktur harga ini mencerminkan formula perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi makro yang objektif.
Seluruh masyarakat diharapkan dapat merencanakan kebutuhan bahan bakar dengan berpedoman pada daftar harga resmi yang telah dipublikasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk menghindari ketidakpastian informasi di lapangan.
