Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mendesak Kementerian Sosial agar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah guna mengantisipasi potensi penyelewengan.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam agenda pelantikan serta pengukuhan jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Jumat malam.
Hashim secara khusus meminta kementerian tersebut memberikan atensi penuh terhadap berbagai laporan yang masuk terkait indikasi penyimpangan di lapangan.
“Yang kita harus hati-hati, Pak Wamen, penyimpangan-penyimpangan. Saya sudah dengar, sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan, Pak Wamen, maka saya titip, ya, Pak Wamen. Pengawasan harus sangat ketat,” ucapnya.
Menurut Hashim, pihaknya telah mencium adanya indikasi penyimpangan dalam eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait detail dugaan penyelewengan tersebut.
Ia menegaskan bahwa kedua program yang digulirkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki tujuan luhur bagi kesejahteraan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis direncanakan untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih difokuskan untuk mendorong kemandirian warga di tingkat desa.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam meratifikasi Paris Agreement.
Pemerintah memandang hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan emisi karbon serta menjaga agar kenaikan suhu global tetap berada di bawah dua derajat Celcius.
