Padang – Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Padang menuai protes keras dari kalangan pedagang lokal.
Para pelaku usaha melaporkan penurunan volume penjualan yang drastis menjelang tahun ajaran baru akibat keputusan pemerintah yang memberikan kontrak pengadaan seragam kepada pihak luar daerah.
Kebijakan ini dinilai mematikan pasar lokal. Selain memicu kelesuan aktivitas ekonomi, para pedagang merasa pemerintah telah mengabaikan komitmen awal untuk melibatkan UMKM setempat dalam program tersebut.
Ketua Asosiasi Pedagang Seragam Sekolah Kota Padang, Jasman, menyampaikan kekecewaan mendalam atas hasil lelang pengadaan yang dimenangkan oleh pengusaha di luar daerah.
Menurutnya, pernyataan Wali Kota maupun Kepala Dinas sebelumnya menjanjikan bahwa program ini akan memberdayakan pelaku UMKM di Kota Padang. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hasil yang berbeda.
“Pada akhirnya yang menang justru pengusaha dari luar daerah,” ujar Jasman, Jumat (3/7/2026).
Dia menambahkan, keterlibatan pihak luar membuat seluruh rantai produksi hingga distribusi dikuasai oleh jaringan usaha mereka sendiri. Akibatnya, pedagang lokal tidak mendapatkan dampak ekonomi apa pun dari proyek yang didanai pemerintah tersebut.
Jasman mencatat, dampak ini sudah terasa sejak tahap sosialisasi. Padahal, pada musim masuk sekolah sebelumnya, Pasar Raya Padang selalu dipenuhi orang tua murid. Saat ini, aktivitas jual beli praktis tidak terjadi.
“Pasar belum bergerak sama sekali. Bagaimana kami membayar pemasok, sewa toko, dan biaya operasional, sementara penghasilan kami hanya mengandalkan musim masuk sekolah,” tuturnya.
Ia menjelaskan, total ada sekitar 50 pedagang seragam di Pasar Raya Padang. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah pedagang di Kota Padang yang bergantung pada momen penerimaan siswa baru mencapai ratusan orang.
Keluhan senada disampaikan H. Safri, seorang pedagang di Pasar Raya Padang. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mendesak pemerintah agar pengadaan seragam gratis melibatkan UMKM lokal, namun tuntutan tersebut tidak membuahkan hasil.
Sistem pengadaan yang terpusat menyebabkan seragam untuk siswa SD dan SMP tidak lagi diserap dari pasar lokal.
“Kami sudah jauh-jauh hari bermohon agar bantuan ini tepat sasaran dan melibatkan pedagang UMKM Kota Padang. Tapi sekarang penyedianya justru orang Aceh, bukan orang Sumatera Barat,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, banyak pedagang telah menyetok barang dalam jumlah besar demi menyambut tahun ajaran baru. Modal yang digunakan berasal dari utang pemasok dengan nilai akumulasi mencapai hampir Rp1 miliar.
“Kami sudah menyediakan barang dengan utang. Yang paling berat sekarang membayar upah pekerja. Barang tidak terjual, sementara kewajiban tetap berjalan,” imbuhnya.
Para pedagang berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar pelaku usaha lokal bisa dilibatkan.
Jasman menegaskan bahwa mereka sebenarnya mendukung program bantuan seragam bagi warga kurang mampu, selama tidak mengorbankan mata pencaharian pedagang lokal.
“Kami senang kalau pemerintah membantu masyarakat miskin. Tapi jangan sampai kebahagiaan pedagang direnggut demi membahagiakan kelompok yang lain,” pungkasnya.
