Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diikuti oleh sekitar 1,3 juta anggota serta pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) yang juga menyatakan keluar dari partai.
Ferri mengungkapkan bahwa langkah ini diambil lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai ke depan. Pengunduran diri ini terjadi tidak lama setelah Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menerima jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menanggapi hal tersebut, Said Iqbal menyatakan tidak mengambil pusing. Ia menganggap pengunduran diri kader merupakan dinamika yang lumrah terjadi dalam organisasi politik.
“Terhadap klaim sahabat saya tersebut, saya tidak ada komentar, apalagi terkait anggota 1,3 juta tersebut,” kata Said kepada wartawan, Sabtu (27/6) malam.
Peristiwa ini kembali menyoroti posisi Partai Buruh yang sebelumnya gagal melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024. Partai debutan tersebut hanya mampu meraih 972.910 suara atau 0,64 persen, jauh di bawah ambang batas parlemen sebesar empat persen.
Situs resmi Partai Buruh mencatat, partai ini dibentuk kembali oleh para pendiri dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar, 50 federasi nasional, forum guru, tenaga honorer, serta organisasi petani dan nelayan. Partai ini memiliki rekam jejak yang kurang memuaskan dalam pemilu, termasuk saat era Partai Buruh Sosial Demokrat di bawah Muchtar Pakpahan pada Pemilu 2004 yang juga gagal lolos ke parlemen.
Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cusdiawan, menilai kegagalan Partai Buruh tidak lepas dari struktur ekonomi politik dan warisan historis Orde Baru. Menurutnya, kaum buruh telah mengalami depolitisasi dan terjebak dalam subordinasi kepentingan negara serta bisnis.
Cus menyebutkan, meski memiliki basis sosial yang kuat secara sosiologis, buruh gagal bertransformasi menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.
“Buruh mengalami depolitisasi, yakni dipisahkan dari tradisi politik kelas dan hanya menjadi subordinat dalam kepentingan bisnis dan negara,” kata Cus kepada wartawan, Senin (29/6).
Menurutnya, hal tersebut menjadi akar penyebab mengapa kekuatan sosial buruh tidak dapat terkonversi menjadi kekuatan politik formal. Ia menjelaskan bahwa buruh belum sepenuhnya menjadi subjek politik dalam tiap kontestasi pemilihan legislatif.
Lemahnya kapasitas institusional dan ketiadaan politik kelas membuat organisasi buruh mudah dikooptasi oleh elite oligarki.
“Di sinilah buruh tidak benar-benar menjadi subjek politik. Walaupun perubahan-perubahan dalam level permukaan sebagai akibat tuntutan buruh bisa kita lihat, tapi ini bukan perubahan dalam konteks yang lebih struktural atau mengakar,” ujar dia.
Cus menambahkan, kegagalan Partai Buruh dalam pemilu juga dipengaruhi oleh preferensi pemilih saat ini yang tidak lagi berbasis pada kelas sosial secara determinan.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti adanya fragmentasi gerakan di internal Partai Buruh. Ia menilai partai yang baik seharusnya mampu menyatukan berbagai faksi organisasi agar memiliki struktur yang kuat.
“Karena sebuah partai yang baik dia bisa menghimpun beragam faksi-faksi organisasi, sehingga bisa membuat struktur yang kuat untuk membuat partai terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu,” ucap Agung.
Agung mencatat bahwa partai politik di Indonesia cenderung meraih suara besar melalui isu identitas, suku, agama, atau ras. Partai Buruh dinilai kesulitan karena ceruk pasarnya terbatas pada kelompok profesi tertentu.
Ia juga menyoroti besarnya populasi pekerja informal di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan sektor perindustrian.
“Apalagi kita tahu para pekerja kita, populasi penduduk Indonesia itu punya pekerjaan informal yang cukup besar di sektor pertanian, kemudian perikanan, kemudian soal perkebunan, sektor informal yang itu sedikit banyak tidak memiliki afiliasi kepada sektor perindustrian,” ujarnya.
Selain itu, menurut Agung, Partai Buruh kekurangan sosok pemimpin yang memiliki daya tarik personal atau kharismatik.
“Sehingga ketika pileg berlangsung, publik sudah mendapati di tiap dapil, mereka punya tokoh-tokoh buruh yang relevan akan kebutuhan dan kepentingan mereka,” pungkasnya.
