Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan pemerintah daerah untuk semakin mengintensifkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi lintas sektor ini dipandang sangat vital demi menjamin keamanan serta ketertiban wilayah di tengah meningkatnya intensitas aksi demonstrasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa posisi kepala daerah sangat krusial dalam menjadi simpul koordinasi. Ia mendorong agar komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan.
“Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, TNI, intelijen, DPRD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan situasi di wilayah masing-masing tetap aman dan terkendali,” ujar Tito di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Pihaknya pun menekankan pentingnya pelibatan aktif tokoh agama serta berbagai pihak terkait lainnya agar kondusivitas wilayah tetap terjaga dengan baik.
Dalam pandangan Kemendagri, Forkopimda menempati posisi strategis untuk memelihara stabilitas sosial-politik di daerah. Tito menilai instrumen koordinasi ini merupakan sarana yang efektif dalam memantau dinamika di lapangan.
Ia menambahkan, melalui mekanisme tersebut, setiap perkembangan situasi di daerah dapat diantisipasi dan dikelola secara cepat dan terukur. Penanganan setiap dinamika tersebut juga harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
