Solok – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Solok sepakat untuk meninjau ulang lokasi pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta Yon TP 951/PM. Keputusan tersebut diambil melalui pertemuan lintas sektor yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Solok pada Minggu (28/6/2026).
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menjadwalkan peninjauan lapangan pada Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini akan melibatkan jajaran pemerintah daerah terkait, pemerintah nagari, hingga perwakilan masyarakat setempat.
Hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan lokasi alternatif pembangunan. Langkah ini diambil guna memastikan lokasi yang dipilih dapat diterima semua pihak, sekaligus menjamin kelancaran Program Strategis Nasional tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok Jon Pandu. Selain itu, hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dari Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang.
Agenda ini merupakan respons atas keberatan yang diajukan oleh Pemkab Tanah Datar sebelumnya. Keberatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemancangan lokasi di kawasan Talago Janiah, Nagari Simawang, yang telah dilaksanakan pada 2 Juni 2026.
Pemkab Tanah Datar menegaskan bahwa posisi tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap program pembangunan. Keberatan yang muncul didasari pada aspek proses penetapan lokasi yang dinilai masih memerlukan koordinasi administratif lebih lanjut.
Bupati Solok Jon Pandu menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak demi kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintah daerah hadir untuk menyatukan persepsi demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jon Pandu.
Ia menekankan pentingnya sinergi untuk menuntaskan masalah tersebut.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengungkapkan bahwa pada prinsipnya masyarakat di Nagari Simawang dan Bukik Kanduang mendukung penuh rencana pembangunan tersebut.
“Simawang mendukung pembangunan Yon TP ini, Bukik Kanduang juga punya niat yang sama,” kata Eka Putra.
Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah memfasilitasi kesepahaman di antara warga yang terlibat.
Kedua kepala daerah berharap proses musyawarah ini mampu menghasilkan keputusan terbaik. Upaya ini diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa mencederai keharmonisan hubungan antarwarga di wilayah tersebut.
