Agam – Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam atas inovasi yang dinilai membantu mempercepat pemulihan pascabencana.
Salah satu terobosan yang mendapat perhatian adalah optimalisasi rapat koordinasi hibrida. Skema ini dinilai efektif dan layak dijadikan acuan bagi daerah lain yang menghadapi kendala serupa.
Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengatakan pelibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dan ATR/BPN dalam pembahasan hunian tetap melalui daring terbukti sangat efisien.
Ia menilai koordinasi lintas sektor itu menjadi solusi konkret untuk memangkas hambatan birokrasi dalam penanganan bencana.
“Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” ujar Wahyu dalam rapat evaluasi progres pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, Selasa (23/6).
Meski status pemulihan Kabupaten Agam masih berada di kategori kuning, Posko Nasional mencatat adanya perkembangan signifikan di daerah tersebut.
Pemkab Agam juga dinilai proaktif dalam menuntaskan persoalan lahan, terutama terkait pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, menegaskan komitmen daerahnya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Ia memastikan percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” ungkap Lutfi.
Data Posko Nasional mencatat, dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, sebanyak 39 daerah telah kembali ke kondisi normal.
Adapun Kabupaten Agam dan sejumlah daerah lainnya masih berada dalam pengawasan ketat untuk memastikan seluruh target pemulihan tercapai sesuai jadwal.
