Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Menurutnya, sinergi antarpihak juga diperlukan untuk menjawab dinamika ekonomi global sekaligus memenuhi amanat konstitusi terkait hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Yassierli menyebut persoalan di sektor ketenagakerjaan masih panjang dan tidak sederhana.
Karena itu, ia menilai penyelesaiannya membutuhkan kerja bersama dari seluruh pihak.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan pemerintah saat ini memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri.
Yassierli menekankan pentingnya pekerja memiliki keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan digital.
Untuk itu, pemerintah mendorong pelatihan berkelanjutan, reskilling, dan upskilling agar tenaga kerja mampu mengikuti cepatnya perubahan dunia kerja. Ia juga meminta serikat pekerja mengambil peran strategis dalam meningkatkan kompetensi anggotanya.
Menurut Yassierli, penguatan kapasitas menjadi kunci agar tenaga kerja tetap relevan dan berdaya saing.
Ia menilai hal itu penting di tengah transformasi industri dan kebutuhan keterampilan yang terus berkembang.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses dan efektivitas penempatan tenaga kerja di seluruh wilayah.
Yassierli juga menyoroti perlunya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif.
Ia berharap hubungan antara pekerja dan perusahaan dapat berkembang menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyatakan optimistis pemerintahan Prabowo mampu mewujudkan negara sejahtera atau welfare state.
Ia menegaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif menjadi penentu utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
