Jakarta – Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dihadapkan pada tantangan berat terkait kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada paruh kedua tahun 2026. Tekanan eksternal yang dipicu oleh rezim suku bunga tinggi serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama yang memperumit strategi pelunasan utang korporasi tersebut.
Berdasarkan data Pefindo, total surat utang korporasi yang jatuh tempo pada 2026 tercatat mencapai Rp162,72 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas kewajiban yang jatuh tempo pada kuartal III sebesar Rp63,95 triliun dan kuartal IV sebesar Rp43,56 triliun. Mayoritas surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di sektor multifinance, pulp and paper, serta perbankan.
Kondisi pasar saat ini semakin menantang dengan suku bunga Bank Indonesia yang berada di level 5,75%. Selain itu, nilai tukar rupiah di pasar spot sempat melemah 0,06% secara harian ke posisi Rp17.804 per dolar Amerika Serikat pada Jumat (19/6/2026).
Salah satu emiten yang memiliki obligasi jatuh tempo adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perusahaan properti ini memiliki kewajiban Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp468 miliar yang akan jatuh tempo pada 19 Oktober 2026.
Direktur SMRA, Lydia Tjio, menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan penggunaan arus kas internal sebagai skema pembiayaan paling efisien. Langkah ini diambil untuk menghindari tingginya biaya pendanaan akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan.
Lydia menambahkan bahwa perusahaan akan berupaya meningkatkan penjualan untuk memperkuat kas internal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa SMRA tetap membuka opsi kombinasi pembiayaan, termasuk penerbitan surat utang baru dengan tenor tertentu atau mencari pinjaman dari bank lain yang menawarkan bunga lebih kompetitif.
Selain SMRA, sejumlah emiten besar lainnya juga memiliki obligasi yang jatuh tempo pada 2026. Daftar tersebut mencakup PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Samator Indo Gas Tbk (AGII), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), dan PT Indosat Tbk (ISAT).
Selain itu, terdapat PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), serta PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Khusus untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), perusahaan ini memiliki empat surat utang berdenominasi dolar AS yang jatuh tempo pada 2026. Masing-masing nilai obligasi tersebut adalah US$1,49 juta, US$900 ribu, US$1,51 juta, dan US$5,82 juta.
Analis Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menilai bahwa mayoritas emiten masih memiliki ruang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, kemampuan setiap perusahaan akan sangat bergantung pada kualitas arus kas, leverage, dan akses pendanaan masing-masing.
Rully menyoroti bahwa biaya pembiayaan ulang atau cost of refinancing akan menjadi lebih mahal karena imbal hasil yang dituntut pasar meningkat. Ia memprediksi emiten dengan akses pasar yang baik seperti ISAT dan MEDC memiliki probabilitas tinggi untuk membayar tepat waktu.
Sebaliknya, emiten dengan leverage tinggi dan sektor yang sedang dalam tekanan, seperti WIKA, WSKT, serta emiten yang sangat bergantung pada siklus komoditas seperti BUMI, menghadapi risiko tekanan arus kas dan negosiasi ulang skema pembayaran yang lebih besar.
Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menambahkan bahwa emiten seperti ISAT, MDKA, BRPT, TPIA, TBIG, SMAR, dan PALM memiliki fundamental yang baik untuk memenuhi kewajibannya. Terkait INKP, meskipun obligasi diterbitkan dalam dolar AS, perusahaan dinilai masih mampu melunasi karena pendapatan INKP juga tercatat dalam mata uang yang sama.
Arinda mengingatkan bahwa emiten dengan leverage tinggi seperti WIKA, WSKT, BMTR, dan ADCP berisiko mengalami tekanan likuiditas. Sebagai langkah mitigasi, para emiten disarankan melakukan efisiensi operasional, divestasi aset non-inti, atau mempercepat penjualan proyek untuk menjaga kesehatan arus kas.
Senada dengan hal tersebut, analis Kiwoom Sekuritas, Adrian Djie, menekankan pentingnya efisiensi belanja modal atau capital expenditure bagi emiten sebagai langkah mitigasi di tengah rezim suku bunga tinggi. Ia menegaskan bahwa perusahaan dengan kas internal yang kuat akan menjadi emiten yang paling mampu bertahan dalam menghadapi tantangan pendanaan ke depan.
