Jenewa – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG) untuk memperkuat kolaborasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan masa depan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam forum Asia Pacific Group Ministerial Meeting yang berlangsung di sela-sela rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss. Inisiatif ini diambil sebagai langkah strategis merespons dinamika dunia kerja yang terdampak disrupsi teknologi serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Indonesia percaya, kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa dihadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar,” kata Menaker Yassierli, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, negara-negara di kawasan Asia Pasifik saat ini tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks.
Tantangan tersebut mencakup tingginya angka pengangguran, meningkatnya sektor pekerjaan informal, risiko pergeseran lapangan kerja akibat AI, hingga kebutuhan mendesak akan kebijakan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi industri.
Ia menjelaskan bahwa sinergi antarnegara menjadi krusial.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi setiap negara untuk bertukar pengalaman, kebijakan, dan praktik terbaik dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, sekaligus menjamin perlindungan pekerja yang memadai.
Menaker mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjadikan pengembangan keterampilan sebagai prioritas utama.
Langkah ini diambil guna mengatasi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri yang terus mengalami perubahan cepat.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.
Program tersebut menawarkan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di industri dengan dukungan uang saku dari pemerintah yang setara dengan upah minimum. Tahun ini, pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 150.000 peserta.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional.
Program ini menyasar para lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target partisipasi mencapai 300.000 peserta.
Ia menegaskan, seluruh program tersebut dirancang dengan pendekatan inklusif.
Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan diberikan secara setara, baik bagi perempuan, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.
Dalam pandangannya, kerja sama keterampilan masa depan sangat krusial karena perubahan dunia kerja sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Saat ini, pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lulusan baru memerlukan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, dan kelompok rentan memerlukan akses yang lebih adil untuk menembus pasar kerja.
Dalam forum ASPAG, Indonesia juga membuka ruang kerja sama pada sejumlah bidang prioritas.
Bidang tersebut meliputi pengembangan kurikulum pelatihan vokasi masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.
Menurutnya, berbagai bidang kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja maupun masyarakat luas.
Kurikulum vokasi yang tepat akan menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri, sementara pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas akan membuka akses kerja yang lebih setara. Adapun pengembangan komunitas pertanian, klinik produktivitas, serta pusat teknologi tepat guna dapat membantu pekerja dan pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja,” ujar Menaker.
Ia menambahkan, melalui kerja sama ASPAG, Indonesia ingin memastikan bahwa perubahan teknologi dan industri tidak meminggirkan pekerja.
Sebaliknya, momentum ini harus menjadi peluang untuk memperluas keterampilan, membuka akses kerja yang lebih adil, serta memperkuat perlindungan bagi seluruh pekerja.
