Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Ia menekankan agar gejolak nilai tukar rupiah disikapi dengan cermat guna menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Politisi Fraksi PKB ini menyatakan, posisi rupiah perlu dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah tercatat jauh lebih dalam dibandingkan negara mitra, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi total terhadap faktor domestik, seperti arus modal keluar dan penurunan sentimen pasar.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Rina Sa’adah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).
Walaupun demikian, Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis, mengingat sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini masih sangat bergantung pada impor kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak.
Kenaikan biaya impor tersebut dipastikan akan membebani para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat membengkaknya biaya produksi secara drastis.
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar tekanan tersebut diantisipasi dengan serius.
Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan guna memutus ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Langkah konkret yang diperlukan meliputi penguatan industri pakan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran bagi petani dan nelayan.
Rina menambahkan, tingginya angka impor membuat kedaulatan ekonomi bangsa menjadi rapuh dan rentan terhadap dinamika global.
Sinergi ketat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk membentengi daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan pangan tetap aman.
