Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan di sektor ketenagakerjaan.
Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja ini dilakukan agar seluruh program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Yassierli menjelaskan bahwa lingkup tugas kementeriannya mencakup aspek krusial, mulai dari penyiapan tenaga kerja kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk mendukung komitmen tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Salah satu langkah konkretnya adalah perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK, serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, upaya ini juga dibarengi dengan optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat segera terserap oleh pasar kerja secara lebih cepat.
Selain itu, Kemnaker terus melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Sejumlah aturan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau kembali agar menjadi lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian penting dalam penguatan organisasi.
Saat ini, Kemnaker sedang menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Transformasi organisasi juga dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Kemnaker juga terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris.
