Klaten – Komisi VII DPR RI menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral yang menghambat tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan sektor pariwisata tanah air.
Permasalahan ini mencuat saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (22/5/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menuntut Kementerian Pariwisata untuk mengambil langkah lebih proaktif dalam meredam ego sektoral yang kerap muncul dalam pengelolaan destinasi wisata di daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan kunci utama keberhasilan sektor tersebut.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangannya, Jumat (29/5/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan pentingnya peran Kementerian Pariwisata sebagai komunikator utama yang mampu menjembatani aspirasi serta kebutuhan daerah. Ia meyakini, koordinasi yang solid akan memudahkan setiap pihak dalam menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Novita menambahkan bahwa penguatan pola komunikasi antarpemangku kepentingan sangat mendesak dilakukan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan pariwisata Indonesia ke depan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
