Makkah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil, mendesak pemerintah dan petugas haji memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Fase pergerakan jutaan jemaah ini dinilai sebagai titik paling krusial dalam penyelenggaraan haji.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir usai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama sejumlah pemangku kepentingan di Al-Qim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).
Nasir menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya, terutama terkait insiden jemaah lanjut usia yang terlantar setelah mabit di Muzdalifah. Kala itu, banyak jemaah kesulitan menjangkau tenda di Mina dan terpaksa menunggu berjam-jam dalam kondisi fisik tidak prima.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ungkap Nasir.
Ia menilai kepanikan jemaah sering kali muncul akibat lemahnya koordinasi dan kendali lapangan. Oleh sebab itu, Nasir meminta ketua regu, ketua rombongan, hingga petugas kloter untuk memastikan fungsi pendampingan berjalan maksimal.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Selain itu, Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi skema murur dan tanazul yang kerap terkendala kondisi lapangan. Nasir mencontohkan, banyak jemaah risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur justru terpaksa turun di tengah jalan akibat kemacetan lalu lintas.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Nasir menegaskan, sisa waktu menjelang puncak haji harus dioptimalkan untuk memperkuat simulasi dan komunikasi lapangan. Langkah ini dinilai vital guna menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu kenyamanan serta kualitas ibadah para jemaah.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jemaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Timwas Haji DPR RI yang juga Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan DPR, Komisi VIII DPR RI, serta pejabat pemerintah pusat, termasuk Menko PMK Muhaimin Iskandar dan perwakilan dari Kementerian Haji serta Kementerian Perhubungan.
