Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak di berbagai wilayah.
Ia menilai, selama ini skema pembiayaan perbaikan infrastruktur masih bertumpu pada program R3P yang difokuskan untuk penanganan pascabencana.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Namun, Doni mengingatkan persoalan jalan rusak sebenarnya sudah ada sebelum bencana melanda Sumatera Barat.
Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri atas 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar menilai masih banyak infrastruktur rusak di luar dampak bencana yang belum tertangani maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya perbaikan.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Menurut dia, program tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
Doni berharap pemerintah daerah lebih siap dalam perencanaan dan pengusulan program agar peluang pendanaan dari pusat tidak terlewatkan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat membuat perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
