Jakarta – Pemerintah Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi mendalam, transparan, dan akuntabel terkait gugurnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, personel pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Insiden ini dipandang sebagai pelanggaran serius hukum internasional yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan personel penjaga perdamaian tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mendiang Praka Rico yang gugur saat menjalankan tugas negara.
Praka Rico sempat menjalani perawatan medis intensif akibat luka berat setelah terkena proyektil di Markas Adchit Al Qusayr pada Minggu malam, 29 Maret 2026. Meski tim medis telah berupaya maksimal, nyawa almarhum tidak tertolong. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Dusun VII Sukajadi, Desa Dolok Manampang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.
Gugurnya Praka Rico menambah panjang daftar duka bagi TNI yang bertugas di misi UNIFIL. Sejauh ini, tercatat empat prajurit TNI telah gugur dalam rangkaian insiden terpisah di Lebanon.
Sebelumnya, Praka Fahrizal Rhomadhon gugur di lokasi yang sama akibat hantaman proyektil militer Israel. Tidak lama berselang, dua prajurit lainnya, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan, turut gugur pada Senin, 30 Maret 2026. Keduanya tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi terkena ledakan saat mengawal konvoi evakuasi jenazah Praka Fahrizal.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Lebanon dan mendesak otoritas internasional untuk segera mengungkap fakta di balik rentetan serangan yang menargetkan personel pasukan perdamaian tersebut.
