Bekasi – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi meluncurkan Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sistem terpusat ini dirancang untuk memangkas durasi pengajuan yang sebelumnya memakan waktu rata-rata enam hari kerja.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mengakselerasi ekspansi kredit tanpa mengabaikan aspek kualitas.
“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” ujar Nixon dalam peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
Loan Factory bekerja dengan mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Model ini menghapus proses yang sebelumnya tersebar di kantor cabang dan regional guna memastikan alur kerja yang lebih konsisten dan terukur.
Dalam kondisi normal, BTN mampu memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Menurut Nixon, standardisasi melalui sistem terpusat sangat krusial untuk menjaga kualitas keputusan kredit di tengah volume yang besar.
Direktur Operations BTN, I Nyoman Sugiri Yasa, menambahkan bahwa integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau, dengan tata kelola dokumen serta underwriting yang lebih rapi. Senada dengan itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai pendekatan terpusat ini mampu memperkuat akurasi keputusan sekaligus menekan risiko.
Untuk mendukung efisiensi, BTN juga mulai memanfaatkan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses analisis kredit.
Inovasi ini pun menarik perhatian Bank Syariah Nasional (BSN). Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha, menyatakan akan menjadikan Loan Factory sebagai model awal untuk penguatan pembiayaan syariah.
“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Arga.Bekasi – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi meluncurkan Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sistem ini dirancang untuk memangkas durasi pengajuan yang sebelumnya memakan waktu rata-rata enam hari kerja.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mempercepat ekspansi kredit tanpa mengabaikan aspek kualitas.
“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” ujar Nixon dalam peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
Loan Factory bekerja dengan mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Model ini menghapus proses yang sebelumnya tersebar di kantor cabang dan regional guna memastikan alur kerja yang lebih konsisten dan terukur.
Dalam kondisi normal, BTN mampu memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Menurut Nixon, standardisasi melalui sistem terpusat sangat krusial untuk menjaga kualitas keputusan kredit di tengah volume yang besar.
Direktur Operations BTN, I Nyoman Sugiri Yasa, menambahkan bahwa integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau, dengan tata kelola dokumen serta underwriting yang lebih rapi. Senada dengan itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai pendekatan terpusat ini mampu memperkuat akurasi keputusan sekaligus menekan risiko.
Untuk mendukung efisiensi, BTN juga mulai memanfaatkan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses analisis kredit.
Inovasi ini pun menarik perhatian Bank Syariah Nasional (BSN). Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha, menyatakan akan menjadikan Loan Factory sebagai model awal untuk penguatan pembiayaan syariah.
“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Arga.
