Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan keselamatan warga di tengah ancaman bencana hidrometeorologi.
Gubernur Mahyeldi meminta mitigasi bencana dilakukan secara terencana dan berbasis keilmuan.
Instruksi ini menyusul serangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Sumbar.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah,” tegas Mahyeldi, Senin (15/12/2025).
Mahyeldi meminta bupati dan wali kota menugaskan tim teknis yang melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan.
Tim ini bertugas memeriksa kestabilan lereng dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di sekitar permukiman.
“Jangan sampai keterlambatan membaca tanda-tanda alam kembali memakan korban jiwa,” imbuhnya.
Jika hasil kajian menunjukkan ancaman serius, opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” kata Mahyeldi.
Relokasi, lanjutnya, harus dilakukan melalui dialog dan empati. Pemerintah akan memastikan warga memperoleh hunian layak, aman, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menekankan pentingnya akurasi data dalam penanganan pascabencana.
“Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” ujar Vasko.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian akibat banjir dan longsor secara cermat dan bertanggung jawab.
Data yang telah divalidasi akan menjadi dasar penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
