Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik peningkatan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yakni atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna peringatan setahun pemerintahannya di Istana Negara, 20 Oktober 2025.
Prabowo menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi menginginkan urusan haji ditangani oleh seorang menteri secara langsung. “Mereka (Arab Saudi) bilang, ‘Kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji. Jadi minta urusannya sama pejabat’,” kata Prabowo menirukan permintaan tersebut.
Awalnya, Prabowo menyodorkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk mewakili urusan haji. Namun, Pemerintah Arab Saudi menolak dan tetap menginginkan urusan haji diwakili oleh seorang menteri. “Ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo telah melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. Irfan Yusuf didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Pengangkatan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
Perubahan status Badan Pengelolaan Haji dan Umrah menjadi Kementerian Haji dan Umrah terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan revisi UU Haji dilakukan dalam sidang paripurna pada 26 Agustus 2025.
Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menyampaikan komitmennya usai dilantik. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” kata Gus Irfan pada 8 September lalu.
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia dikenal sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Asy’ari.
Pendidikannya dimulai di Jombang, lulus dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) pada 1981. Ia kemudian meraih gelar sarjana pada 1985 dan magister pada 2002 dari Universitas Brawijaya. Pada 24 Februari 2025, Gus Irfan menuntaskan program doktoralnya dalam bidang manajemen pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sejak 1989, Gus Irfan menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pesantren warisan keluarganya. Ia juga pernah menjabat Komisaris Utama PT BRR Tebuireng selama dua dekade (1996-2016) dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU).
Dalam rekam jejak politiknya, Gus Irfan merupakan kader Partai Gerindra. Ia pernah menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII. Namun, Gus Irfan kemudian mundur dari DPR RI setelah dilantik menjadi Kepala BP Haji pada 22 Oktober 2024.
