Padang – Pemko Padang memperketat aturan zonasi rawan bencana. Hal ini dilakukan sebagai mitigasi jangka panjang pasca banjir bandang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan hal ini saat rapat evaluasi perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS), Selasa (6/1/2026). Rapat berlangsung di Kediaman Resmi Wali Kota.
Rapat tersebut melibatkan akademisi Unand, BWS Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, serta Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
Fadly menekankan perubahan kondisi DAS akibat banjir bandang dan longsor menjadi peringatan serius. Mitigasi bencana harus diperkuat.
“Kita harus berpikir jangka panjang. Kawasan yang berbahaya perlu dikaji secara ilmiah dan ditetapkan sebagai zona merah,” tegasnya.
Pemko Padang tengah mengkaji penetapan zona merah. Lebih dari 500 rumah rusak berat atau hanyut akibat banjir bandang akhir November 2025 dan bencana susulan 2 Januari 2026.
“Kajian akademis akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan teknis,” imbuhnya.
Kebijakan itu meliputi normalisasi sungai, penguatan tebing, hingga rehabilitasi kawasan hulu.
Relokasi menjadi opsi aman bagi warga di bantaran sungai dan lereng dengan kondisi tanah rapuh. Keselamatan masyarakat prioritas utama.
“Saat ini kita menunggu hasil pemetaan yang lebih akurat untuk penentuan batas zona merah,” jelasnya.
Pemko Padang telah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara). Pembangunan 800 unit Hunian Tetap (Huntap) juga diupayakan.
Prof. Abdul Hakam menilai perubahan kondisi sungai pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang serius.
Risiko banjir bandang dan longsor berpotensi meningkat jika tidak ditangani komprehensif.
“Tanpa penataan ulang DAS dan pembatasan aktivitas di zona rawan, potensi bencana susulan tetap tinggi,” tuturnya. Ia berharap masyarakat terdampak parah bersedia direlokasi demi keselamatan.
