Padang – Pemko Padang percepat validasi data kerusakan pascabencana hidrometeorologi.
Keputusan ini diambil usai Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti rakor secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Sejumlah pimpinan OPD terkait juga hadir dalam rakor tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data pusat dan daerah.
Tujuannya agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar berjalan efektif.
Fokus utama rakor adalah mempercepat dan mengakurasikan pendataan kerusakan.
Ini menjadi dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian.
Dia juga meminta pemda terdampak bencana aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis.
Koordinasi ini penting untuk memastikan data yang disampaikan sesuai kondisi riil di lapangan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujarnya.
Fadly Amran memaparkan, banjir dan longsor akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah, 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
Total kerugian mencapai Rp2,97 triliun.
